SPM Belanja Pegawai

Gaji Pegawai adalah gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji yang diterima oleh PNS yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan surat keputusan sesuai ketentuan yang berlaku. (Perdirjen Perbendaharaan No PER-37/PB/2009)
Pembayaran belanja pegawai gaji dilaksanakan secara langsung kepada pegawai melalui rekening masing-masing pegawai secara giral. Namun dalam hal setelah bulan Juni 2010 satker masih melaksanakan pembayaran melalui bendahara pengeluaran, maka hal tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapat dispensasi dari Kepala KPPN yang memuat pernyataan KPA bertanggungjawab atas penggantian pembayaran belanja pegawai gaji apabila terjadi kehilangan, pencurian, perampokan atau sebab lain.

Pembayaran belanja pegawai non gaji dilaksanakan melalui rekening masing-masing pihak penerima atau rekening bendahara pengeluaran.
SPM belanja pegawai gaji terdiri dari beberapa jenis pembayaran yaitu :

  • Gaji Induk yaitu pembayaran gaji pegawai bulanan;
  • Gaji Susulan yaitu pembayaran gaji pegawai yang disusulkan karena pindah atau gaji CPNS untuk pertama kali;
  • Kekurangan Gaji yaitu pembayaran silisih (kekurangan) gaji karena ada kenaikan unsur gaji yang berhak diterima pegawai;
  • Uang Muka Gaji yaitu pembayaran persekot gaji bagi pegawai yang mutasi/pindah;
  • Uang Duka Wafat / Tewas yaitu pembayaran uang duka kepada ahli waris dari pegawai yang meninggal;
  • Terusan Penghasilan Gaji.


Sedangkan belanja pegawai non gaji terdiri dari :

  • Uang Lembur dan Uang Makan Lembur
  • Uang Makan
  • Honorarium/Vakasi

 

Pembayaran Belanja Pegawai Gaji terdiri dari :

A. SPM Gaji Induk dilampiri :

  • Daftar Gaji, Rekapitulasi Daftar Gaji dan halaman luar Daftar Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK.
  • Daftar Perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP
  • Daftar perubahan potongan
  • Daftar penerimaan gaji bersih pegawai untuk pembayaran gaji yang dilaksanakan langsung kepada rekening masing-masing pegawai
  • copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat, KGB, SK Mutasi Pindah, SK Jabatan, SP Pelantikan, SP Menduduki Jabatan, SPMT, SKet. untuk mendpatkan tunjangan keluarga, Surat Nikah/Cerai/Kematian, Akta Kelahiran/Putusan Pengesahan/Pengangkatan Anak dari Pengadilan, SKPP, SKet. Anak masih Sekolah/Kuliah/Kursus, SK yang mengakibatkan penurunan gaji, SK Pemberian Uang Tunggu sesuai peruntukannya)
  • ADK belanja pegawai yang telah dimutakhirkan
  • Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21
  • SPTJM

 

B. Pembayaran Gaji Susulan

  1. Gaji Susulan yang dibayarkan sebelum gaji pegawai yang bersangkutan masuk dalam gaji induk dilampiri :
    • Daftar Gaji, Rekapitulasi Daftar Gaji dan halaman luar Daftar Gaji Susulan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK.
    • Daftar Perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP
    • Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
    • ADK belanja pegawai yang telah dimutakhirkan
    • SSP PPh Pasal 21
    • SPTJM dari Kuasa PA/PPK
  2. Gaji Susulan yang dibayarkan sebelum gaji pegawai yang bersangkutan masuk dalam gaji induk dilampiri :
    • Daftar Gaji, Rekapitulasi Daftar Gaji dan halaman luar Daftar Gaji Susulan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK.
    • Daftar Perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP
    • ADK belanja pegawai yang telah dimutakhirkan
    • SSP PPh Pasal 21
    • SPTJM dari Kuasa PA/PPK

 

C. Pembayaran Kekurangan Gaji

  1. Kekurangan gaji yang dihitung dengan menu otomatis pada aplikasi GPP Satker dilampiri :
    • Daftar Kekurangan Gaji, Rekapitulasi Kekurangan Gaji dan halaman luar Daftar Kekurangan Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK.
    • Daftar Perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP
    • ADK belanja pegawai yang telah dimutakhirkan
    • SSP PPh Pasal 21
    • SPTJM dari Kuasa PA/PPK
  2. Kekurangan gaji yang dihitung dengan menu manual pada aplikasi GPP Satker dilampiri :
    • Daftar Kekurangan Gaji, Rekapitulasi Kekurangan Gaji dan halaman luar Daftar Kekurangan Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK.
    • Daftar Perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP
    • Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
    • ADK belanja pegawai yang telah dimutakhirkan
    • SSP PPh Pasal 21
    • SPTJM dari Kuasa PA/PPK


Perlu diperhatikan :

  • Perhitungan kekurangan gaji disebabkan oleh satu jenis perubahan menggunakan menu kekurangan gaji yang otomatis pada aplikasi GPP
  • Menu kekurangan gaji yang dibuat dengan menu otomatis langsung mengambil data master sehingga kemungkinan salah kecil (kecuali data master-nya yang salah)
  • Perhitungan kekurangan gaji yang disebabkan karena lebih dari satu  jenis perubahan menggunakan menu kekurangan gaji manual pada aplikasi GPP
  • Menu kekurangan gaji dengan menu manual kemungkinan kesalahannya lebih besar (karena salah input) sehingga dibutuhakn copy data pendukung.

 

D. Pembayaran Uang Duka Wafat/Tewas dilampiri :

  • Daftar Perhitungan Uang Duka Wafat/Tewas, Rekapitulasi Uang Duka Wafat/Tewas dan halaman luar Daftar yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK.
  • Daftar Perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP
  • SK pemberian Uang Duka Tewas dari pejabat yang berwenang
  • copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang berupa Surat Keterangan Kematian/Visum dari Camat atau Rumah Sakit
  • ADK belanja pegawai yang telah dimutakhirkan
  • SPTJM dari Kuasa PA/PPK

 

E. Permbayaran Terusan Penghasilan Gaji dilampiri :

  • Daftar Perhitungan Terusan Penghasilan Gaji, Rekapitulasi Terusan Penghasilan Gaji dan halaman luar Terusan Penghasilan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK.
  • Daftar Perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP
  • copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang Surat Keterangan Kematian/Visum dari Camat atau Rumah Sakit untuk pembayaran pertama kali
  • ADK belanja pegawai yang telah dimutakhirkan
  • SSP PPh Pasal 21
  • SPTJM dari Kuasa PA/PPK

 

F. Pembayaran Uang Muka Gaji dilampiri :

  • Daftar Perhitungan Uang Muka Gaji, Rekapitulasi Uang Muka Gaji dan halaman luar Uang Muka Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK.
  • copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang berupa SK Mutasi Pindah, Surat Permintaan Uang Muka Gaji, dan Surat Keterangan untuk mendapatkan Tunjangan Keluarga
  • ADK belanja pegawai yang telah dimutakhirkan
  • SSP PPh Pasal 21
  • SPTJM dari Kuasa PA/PPK

 

Pembayaran Belanja Pegawai Non Gaji terdiri dari :

A. Pembayaran Uang Lembur dilampiri :

  • Daftar Perhitungan Lembur, Rekapitulasi Perhitungan Lembur yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK
  • Surat Perintah Kerja Lembur
  • SSP PPh Pasal 21
  • SPTJM dari Kuasa PA/PPK.

 

B. Pembayaran Uang Makan dilampiri :

  • Daftar Perhitungan Uang Makan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran dan Kuasa PA/PPK
  • SSP PPH Pasal 21
  • SPTJM dari Kuasa PA/PPK.

 

C. Pembayaran Honorarium/Vakasi dilampiri :

  • Daftar Perhitungan Honorarium/Vakasi yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran dan Kuasa PA/PPK
  • SK dari Pejabat yang berwenang
  • SSP PPH Pasal 21.
  • SPTJM dari Kuasa PA/PPK.

 

Penting untuk diketahui :

Yang termasuk dalam belanja pegawai adalah segala belanja yang menggunakan kode 2 digit 51 (belanja pegawai), termasuk gaji pegawai (5111), honor tetap (5121), lembur (5122), dan vakasi (5123) Pengajuan Gaji Pegawai bersifat langsung (LS) sehingga ada hal yang tetap dan tidak akan pernah berubah ketika anda membuat SPM gaji, yaitu jenis pembayaran dan sifat pembayaran gaji tersebut, yaitu :

Jenis Pembayaran kode 1 : pengeluaran dana
Sifat Pembayaran kode 4 : pembayaran langsung

Gaji dibedakan dari jenis SPM yang akan diajukan, hal ini akan berkaitan dengan batas tanggal penerbitan SP2D yang akan muncul pada routing slip atau tanda terima yang akan dicetak pada saat anda mengajukan SPM gaji pegawai tersebut. Perbedaannya adalah sebagai berikut:

Jenis SPM 01 : Gaji Induk
Jenis SPM 02 : Kekurangan Gaji (digunakan untuk rapel)
Jenis SPM 03 : Gaji Susulan
Jenis SPM 04 : Gaji lainnya (termasuk gaji terusan, uang duka wafat, uang makan, honor tetap, lembur dan vakasi).

  1. Untuk menghindari kejadian dimana ADK tidak dapat diterima oleh server gaji kami di KPPN, diharapkan untuk setidak-tidaknya membawa ADK GPP (satker), atau mengcopy aplikasi GPP anda ke dalam flashdisk yang anda bawa.
  2. Jangan pernah menggunakan nomor gaji yang sebelumnya pernah digunakan, karena server tidak akan bisa menerima nomor gaji yang sama, kalau terjadi hal tersebut, lebih baik nomor gaji dilompati beberapa nomor agar dipastikan nomor tersebut belum pernah digunakan. Perlu dipahami bahwa penomoran untuk aplikasi GPP beda dengan penomoran pada aplikasi SPM. Untuk aplikasi GPP penomoran berlanjut terus meskipun tahun anggaran telah berganti, pada aplikasi SPM penomoran mengulang kembali dari awal (reset) setiap tahun anggaran baru dimulai.
  3. Untuk pengajuan gaji induk, SPM dan lampirannya dibutuhkan 3 rangkap. Sedangkan untuk di luar gaji induk, SPM perlu 3 rangkap dan lampirannya cukup 2 saja.
  4. Ketika mengajukan SPM harap SPM sudah diset sedemikian rupa dengan lampiran dibelakangnya (SPM-Lampiran, SPM-Lampiran, dst, jangan SPM semua kemudian dibawahnya lampiran semua)
  5. Perhatikan pencantuman Akun dan Kode Bagian Anggaran untuk potongan gaji pada SPM, untuk potongan pengembalian pembulatan harus dibedakan apakah pengembalian pembulatan TA yang lalu Akun 423911 atau TA berjalan Akun 511119, jangan sampai salah!
  6. Pastikan bahwa nomor rekening dan nama pemilik rekening pada lampiran SPM sudah benar, sama dengan yang tertera pada buku tabungan pegawai yang bersangkutan.
  7. Daftar pembayaran honor/vakasi harus ditandatangani oleh KPA, Bendahara dan PPABP
  8. Dalam membuat kekurangan gaji pastikan bahwa dalam periode bulan yang sama semua kekurangan gaji telah dimintakan kekurangan gajinya sekaligus, karena aplikasi GPP akan mem-validasi kekurangan gaji yang diminta pada bulan yang sama.

 

Untuk mengetahui status SPM-Gaji yang diajukan, apakah masih proses atau sudah menjadi SP2D silahkan menghubungi kami, mengecek pada monitor penyelesaian SP2D atau dengan SMS Service kami:
Ketik : spm#kode satker#nomor karwas#nomor spm yang diminta#password
Contoh : spm#527709#0001#00009#password