Penerimaan Negara

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara (UU No 17 Tahun 2003). Secara umum berdasarkan perolehannya penerimaan negara yang ditatausahakan oleh KPPN dapat dibagi atas:

  1. Penerimaan Negara melalui Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi dan Pos Persepsi.
  2. Penerimaan Negara yang berasal dari potongan SPM, baik penerimaan perpajakan, dan penerimaan negara bukan pajak, termasuk penerimaan PFK.
  3. Penerimaan melalui Bank Tunggal/Bank Operasional meliputi Penerimaan Kiriman Uang, pelimpahan penerimaan PBB dan BPHTB.


KPPN menatausahakan penerimaan Perpajakan, PNBP, dan penerimaan Hibah, serta penerimaan potongan PFK, pengembalian belanja, dan penerimaan kiriman uang.

Salah satu tugas KPPN Rantauprapat adalah melakukan administrasi atas penerimaan negara yang masuk melalui bank persepsi. Saat ini KPPN Rantauprapat bermitra dengan bank dan pos persepsi sebagai berikut :

NO BANK PERSEPSI/POS PERSEPSI
NO TELP/HP
ALAMAT
1 Bank Mandiri Cab. A. Yani (0624) 21434
(0624) 21092
Jln. Ahmad Yani No. 2 Rantauprapat
2 Bank Mandiri Cab. Martinus Lubis (0624) 21711 Jln. Martinus Lubis No. 11 Rantauprapat
3 Bank Syariah Mandiri Rantauprapat (0624) 24880
(0624) 24205
Jln. Imam Bonjol No. 222 Rantauprapat
4 Bank BRI Cab. Rantauprapat (0624) 21443
(0624) 21029
Jln. Jendral Sudirman No. 1 Rantauprapat
5 Bank BNI Cab Rantauprapat (0624) 21443
(0624) 24332
Jln. Ahmad Yani No. 60-62 Rantauprapat
6 Bank BII Cab. Rantauprapat (0624) 21115 Jln. Diponegoro No. 19-21 Rantauprapat
7 Bank Sumut Cab. Rantauprapat (0624) 21242 Jln. Gatot Subroto No. 1A Rantauprapat
8 Kantor POS Rantauprapat (0624) 21675 Jln. WR. Supratman No. 51 Rantauprapat


Penerimaan Perpajakan dan PNBP
Para Wajib Pajak, Wajib Setor yang berada di daerah Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan diharapkan menyetorkan penerimaan pajak atau bukan pajak pada bank/pos persepsi diatas. Hal tersebut dilakukan agar penyetor bisa melakukan konfirmasi setoran ke KPPN Rantauprapat.

Untuk menghindarkan antrian yang panjang diharapkan para penyetor tidak menunggu hingga hari terakhir jatuh tempo setoran. Bank/pos persepsi sesuai dengan peraturan diwajibkan untuk tetap menerima setoran penerimaan negara hingga pukul 15.00WIB.

Penyetoran diharapkan dilakukan dengan menggunakan formulir yang benar dan mengisi formulir dengan informasi yang benar. Masing-masing formulir mempunyai kegunaan yang berbeda. SSP (surat setoran pajak) dipergunakan untuk menyetor penerimaan pajak. SSBP (surat setoran penerimaan bukan pajak) dipergunakan untuk melakukan setoran bukan pajak atau PNBP. SSPB (surat setoran pengembalian belanja) dipergunakan untuk melakukan setoran pengembalian belanja. Pengembalian belanja berarti satker tersebut pernah melakukan pencairan dana dari KPPN tetapi karena suatu harus dikembalikan. Contoh ketika satker melakukan pengembalian belanja pegawai.

Penerimaan Pengembalian Belanja
Pengembalian belanja terjadi akibat kelebihan pengeluaran anggaran. Pengembalian belanja pada tahun anggaran berjalan dibukukan sebagai kontra pos belanja, sedangkan pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.
Dokumen sumber penerimaan pengembalian belanja tahun anggaran berjalan adalah Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), sedangkan pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu adalah Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

Penerimaan PFK
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah sejumlah dana yang dipotong langsung dari Gaji Pegawai Negeri (Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah, personil Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia) serta Iuran Asuransi Kesehatan yang disetor oleh Propinsi/Kab/Kota untuk disalurkan kepada Pihak Ketiga terkait dengan penyelenggaraan Asuransi Kesehatan, Dana Pensiun, Dana THT, Tabungan Perumahan dan tunjangan beras. Pegawai Negeri pada daerah tertentu (yang ditunjuk Menkeu) diberikan tunjangan beras dalam bentuk Natura.
Besaran PFK Gaji PNS Pusat, Daerah, TNI/Polri adalah sebesar 10% dari jumlah Gaji Pokok, Tunjangan Isteri/Suami, dan Tunjangan Anak, sedangkan untuk Bidan/Dokter PTT adalah 2% dari Gaji Pokok.
Besaran PFK Gaji terusan dan Iuran Asuransi Kesehatan Pemerintah Daerah adalah sebesar 2% dari jumlah Gaji Pokok, Tunjangan Isteri/Suami, dan Tunjangan Anak.

Sejak diberlakukan TSA penuh maka seluruh penerimaan negara pada bank persepsi harus segera disetorkan di sore hari. Pada akhir hari kerja tidak ada lagi saldo pada bank/pos persepsi.

Penerimaan PBB dan BPHTB
Penyetoran penerimaan negara utuk PBB dan BPHTB dilakukan di Bank Persepsi PBB dan BPHTB. Saat ini bank yang melayani penerimaan tersebut adalah :

NO BANK PERSEPSI/POS PERSEPSI
NO TELP/HP
ALAMAT
1 Bank Mandiri Cab. A. Yani (0624) 21434
(0624) 21092
Jln. Ahmad Yani No. 2 Rantauprapat
2 Bank Mandiri Cab. Martinus Lubis (0624) 21711 Jln. Martinus Lubis No. 11 Rantauprapat
3 Bank BRI Cab. Rantauprapat (0624) 21443
(0624) 21029
Jln. Jendral Sudirman No. 1 Rantauprapat
4 Bank BNI Cab Rantauprapat (0624) 21443
(0624) 24332
Jln. Ahmad Yani No. 60-62 Rantauprapat


Penerimaan PBB/BPHTB tersebut dilimpahkan ke BOIII. BOIII kemudian melakukan pembagian kepada pihak-pihak yang berhak pada setiap hari Rabu dan Jumat.

Dalam melakukan penyetoran PBB dan BPHTB sangat penting untuk mencantumkan kode kabupaten yang benar karena PBB/BPHTB akan dibagi untuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten yang bersangkutan.

Rekening Kas Negara pada Bank Operasional III Pada BO III ada dua rekening yaitu :

  • Satu rekening untuk menampung penerimaan PBB yang berasal dari Bank Persepsi PBB.
  • Satu rekening untuk menampung penerimaan BPHTB dari Bank Persepsi BPHTB.

Setiap Bank Persepsi PBB dan Bank Persepsi BPHTB harus melimpahkan ke BO III PBB dan BPHTB semua penerimaannya pada setiap hari Jum’at atau hari kerja berikutnya bila hari Jum’at jatuh pada hari libur.

BO III BPHTB pada setiap hari Rabu atau hari kerja berikutnya bila hari Rabu jatuh pada hari libur harus membagi habis penerimaan BPHTB dan memindahbukukan ke rekening No.501.000.000 pada Bank Indonesia untuk pembagian pemerintah pusat dan ke rekening Kas Daerah untuk pembagian pemerintah Daerah.

BO III PBB pada setiap hari Jum’at atau hari kerja berikutnya bila hari Jum’at jatuh pada hari libur harus membagi habis hasil penerimaan PBB dan memindahbukukan ke rekening No.501.000.000 pada Bank Indonesia untuk pembagian pemerintah pusat dan ke rekening Kas Daerah untuk pembagian pemerintah Daerah.