SPM Tambahan Uang Persediaan

Tambahan Uang Persediaan adalah uang yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.
Pemberian TUP diatur sebagai berikut:

  1. Kepala KPPN dapat memberikan TUP sampai dengan jumlah Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah) untuk klasifikasi belanja yang diperbolehkan diberi UP bagi instansi dalam wilayah pembayaran KPPN bersangkutan.
  2. Permintaan TUP di atas Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah) untuk klasifikasi belanja yang diperbolehkan diberi UP harus mendapat dispensasi dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

 

Syarat untuk mengajukan Tambahan UP :

  1. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/ tidak dapat ditunda;
  2. Digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan.
  3. Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan sisa dana yang ada pada bendahara, harus disetor ke Rekening Kas Negara;
  4. Apabila ketentuan ketiga diatas tidak dipenuhi kepada satker yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan TUP sepanjang sisa tahun anggaran berkenaan.
  5. Pengecualian terhadap butir keempat diputuskan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas usul Kepala KPPN.

 

Dalam mengajukan permintaan TUP bendahara wajib menyampaikan :

  1. Rincian Rencana Penggunaan Dana untuk kebutuhan mendesak dan riil serta rincian sisa dana MAK yang dimintakan TUP.
  2. Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir.
  3. Surat Pernyataan bahwa:
    • kegiatan yang dibiayai tersebut untuk keperluan mendesak
    • yang akan habis dalam satu bulan kedepan
    • tidak dapat dilaksanakan/dibayar melalui penerbitan SPM-LS.
    • Bila tidak habis dipergunakan dalam satu bulan, maka sisanya akan disetorkan ke kas negara.

 

SPM-TUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran karena kebutuhan dananya melebihi pagu uang persediaan dan membebani akun transito.


SPM-TUP dilampiri :

  1. Rincian rencana penggunaan dana;
  2. Surat dispensasi Kepala Kantor Wilayah Ditjen. Perbendaharaan untuk TUP diatas RP 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
  3. Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa:
    • Dana Tambahan UP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D
    • Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke Rekening Kas Negara
    • Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung.

 

Pengajuan SPM TUP adalah sebagai berikut :

  1. Jenis SPM : 10
  2. Jenis Pembayaran : 4
  3. Sifat Pembayaran : 2

 

Untuk mengetahui status SPM-TUP yang diajukan, apakah masih proses atau sudah menjadi SP2D silahkan menghubungi kami, mengecek pada monitor penyelesaian SP2D atau dengan SMS Service kami :
Ketik : spm#kode satker#nomor karwas#nomor spm yang diminta#password
Contoh : spm#527709#0001#00009#password
Untuk mengecek jumlah dan nominal TUP yang telah dicairkan oleh KPPN :
Ketik : uptup#kode satker#nomor karwas#password
Contoh : uptup#527709#0001#password